Upaya Pemerintah untuk
Mengatasi Masalah Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah
kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Ia di
pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang
lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan,
akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu,
kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan
dapat mengganggu pembanguan nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya yang
tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggerakkan sektor
real melalui sektor UMKM. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti
program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat). Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan
UMKM antara lain, pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan
UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha. Kedua menciptakan sistem
penjaminan bagi usaha mikro. Ketiga menyediakan bantuan teknis berupa
pendampingan dan bantuan menejerial. Keempat memperbesar akses perkreditan pada
lembaga keuangan. Dengan empat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih
bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.
Faktor-Faktor
utama dari timbulnya kemiskinan adalah :
1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
Faktor ini disebabkan karena keterbatasan
uang yang dimiliki , sehingga tidak dapat membli makan yang kaya akan gizi yang
berdampak pada kecukpan dan mutu pangan. Orang-oarang yang tidak cukup uang
mereka hanya dapat makan dari jumlah uang yang mereka miliki, bahkan mereka
tidak kuat untuk membeli makanan untuk diri mereka sendiri , sehingga mereka
hanya makan apa adanya saja yang ada di hadapan mereka dan tidak memperdulikan
apakah makan itu layak atau tidak untuk di makan, bergizi atau tidak untuk
dimakan , jadi semua itu tergantung pada uang.
2.
Terbatasnya akses serta rendahnya mutu layanan kesehatan, pendidikan, dan
sempitnya lapangan pekerjaan
Faktor ini banyak terjadi di kalangan
kebawah, mereka hanya bisa mendapatkan sedikit layanan baik di bidang kesehatan
maupun pendidikan. Orang-orang yang tidak mampu dan tidak cukup uang mereka
hanya bisa mendapatkan mutu layanan kesehatan yang sangat rendah apabila mereka
sakit karena keterbatasan biaya yang mereka alami. Dan mereka hanya bisa
menyekolahkan anak-anak mereka pada tingkat rendah misalnya hanya bisa menembuh
pendidikan Sekolah Dasar(SD) atau sama sekali tidak sekolah ya karena
keterbatasan biaya yang tidak bisa mereka hindari. Serta lapangan pekerjaan
yang sempit , membuat banyak orang saling berebut pekerjaan karena jumlah
lowongan pekerjaan dengan sang pelamar pekerjaan tidaklah sepadan, dan mereka
yang tidak memiliki pekerjaan karena sempitnya lapangan pekerjaan mereka hanya
menganggur dan karena menganggur pula mereka tidak mendapatkan uang untuk
memenuhi kebutuhan mereka dan hal seperti ini yang mengakibatkan banyaknya
pengangguran n kemiskinan.
3.
kurangnya pengawasan serta perlindungan terhadap asset usaha
Faktor ini berdampak pada kemiskinan , sebab
asset yang tidak bisa di jaga dan diawasi akan hilang begitu saja , dan
mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Bagi perusahaan yang asset usahanya
tidak diawasi dengan benar dan tidak di beri perlindungan, apabiala asset
tersebut hilang atau lenyap maka perusahaan itu akan mengalami kerugian dan
akhirnya akan gulung tikar , dan hal ini mengakibatkan terjadinya PHK
besar-besaran terhadap para karyawannya dan ujungnya pada pengangguran .
4. kurangnya penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang
4. kurangnya penyesuaian terhadap gaji upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang
Gaji atau upah yang tidak sebanding dengan
pekerjaan seseorang yang di lakukan akan mengakibatkan kemiskinan, sebab gaji
atau upah sangat berpengaruh sekali dengan kesejahteraan seseorang, dimana gaji
atau upah yang diperoleh sebanding dengan pekerjaannya maka orang tersebut
dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah , tapi sebaliknya apabila gaji atau
upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang di lakukan maka seseorang tersebut
akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mengakibatkan
seseorang itu keluar dari pekerjaannya karena lapangan pekerjaan juga sempit
maka orang tersebut kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yg sesuai dengan
pekerjaan yang di lakukan , dan ujung-ujunganya seseorang tersebut tidak
mendapatkan pekerjaan dan menganggur hal ini akan menambah daftar pengangguran
di suatu negara dan pengangguran penyebab terjadi kemiskinan di negara itu.
5. memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam
5. memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam
Lingkungan dan sumber daya alam adalah asset
bagi suatu negara, diamana lingkunga yang asri dan sumber daya alam yang tejaga
secara baik akan mengundang para mancanegara untuk datang sekedar melihat dan
mengagumi serta bisa menambah devisa negara,tapi karena buruknya lingkungan dan
sumber daya alam maka devisa negara akan turun dan taka ada pengunjung
mancanegara yang datang serta sering terjadi bencana alam yang mengakibatkan
hal-hal seperti kerugian aset negara , kemiskinan karena harta hilang, busung
lapar , dan lain sebagainya . hal seperti ini lah yang membuat negara mengalami
kemiskinan
6. besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.
6. besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga.
Meledaknya angka penduduk juga salah satu
faktor penyebab kemiskinan sebab semakin banyak penduduk semakin banyak pula
kebutuhan yang harus terpenuhi, samakin banyak pula tanggungan keluarga ,
apabila suatu negara yang memiliki banyak penduduk tetapi di negara itu sendiri
lapangan pekerjaanya juga sempit maka akan terjadi pengangguran besar-besaran
di negara itu hal ini sangat mengerikan bagi suatu negara karena semakin banyak
penduduk semakin sempit lapangan pekerjaan dan semakin banyak pengangguran
serta kemiskinan.
7.Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.
7.Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.
Faktor ini sangat berpengaruh sekali sebab
meluasnya korupsi hanya dapat membuat suatu negara akan hancur, hancur karena
uanga negara di curi semakin meluasnya korupsi semakin banyak uang negara yang
dicuri dan semakin sedeikit uang negara itu, dan hal ini membuat negara tersebut
mengalami kerugian dan harus meminjam uang kepada negara lain dengan jaminan
asset-asset behaarga seperti pulau, propinsi , dan laian sebagainya yang
dimiliki negara (yang meminjam) itu. Dan apabila negara tersebut tidak bisa
melunasi hutang kepada negara lain maka di negara tersebut akan mengalami
pembengkakan hutang negara dan pada akhirnya membuat negara itu benar-benar
menjadi miskin, dan apabila negara tersebut miskin maka jaminan sosial seperti
kesehatan , pendidikan , asuransi dan lain sebagainya terhapad masyarakat
menjadi sangat rendah.
Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah
dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan
pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5
hal antara lain
1. menjaga
stabilitas harga bahan kebutuhan pokok
2. mendorong
pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin
3. menyempurnakan
dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat
4. meningkatkan
akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar
5. membangun
dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Dari
5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada
dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang
dilakukan pemerintah terkait lima program tersebut antara lain:
a) Menjaga
stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Program ini bertujuan menjamin daya
beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok
terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan
dengan fokus ini seperti :
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
b) Mendorong
pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Program ini bertujuan mendorong
terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan
berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin. Beberapa program yang
berkenaan dengan fokus ini antara lain:
• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
c) Menyempurnakan
dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat
di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan
pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan
dengan fokus ketiga ini antara lain :
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
d) Meningkatkan
akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan
untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan,
kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus
ini antara lain :
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.
e) Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan
sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin
dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi.
Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :
• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).
• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).
Berikut ini adalah program-pogram
pemerintah dalam menanggulagi kemiskinan di Indonesia.
1. Anggaran
untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan
pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.
2. Mendorong
APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk
meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan
kerja
3. Tetap
mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
4. Akselerasi
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak
lebih dari Rp.5000,- per Kg)
5. Memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
6. Sinergi
masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
7. Mendayagunakan
potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
8. Menerapkan
pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
9. Prioritas
kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung- kampung
paling miskin
10. Kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri
kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi
tidak tercantum dalam negative list
11. Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus
berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
12. PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat
program-program kementrian/lembaga
13. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa
bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
14. Program pemerintah lain yang bertujuan
meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil,
listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro.
15.
Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan
untuk mendorong kemandirian penyediaan
energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
16. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan
korupsi dan reformasi birokrasi.
17. Percepatan pembangunan infrastruktur
18.
Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
19. Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan,
dan perdesaan
20. Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan
keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian
konflik
21. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan
22. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (PNPM-Mandiri).
Ada beberapa program yang perlu dilakukan agar kemiskinan di Indonesia bisa
dikurangi.
1.
Meningkatkan pendidikan rakyat. Sebisa mungkin
pendidikan harus terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya sekolah
yang rusak menunjukkan kurangnya pendidikan di Indonesia. Tentu bukan hanya
fisik, bisa jadi gurunya pun kekurangan gaji dan tidak mengajar lagi.
2.
Pembagian tanah/lahan pertanian untuk
petani. Paling tidak separuh rakyat (sekitar 100 juta penduduk) Indonesia masih
hidup di bidang pertanian. Menurut Bank Dunia, mayoritas petani Indonesia
memiliki lahan kurang dari 0,4 hektar. Bahkan ada yang tidak punya tanah dan
sekedar jadi buruh tani. Kadang terjadi tawuran antar desa hingga jatuh korban
jiwa hanya karena memperebutkan lahan beberapa hektar!
3.
Tutup bisnis pangan
kebutuhan utama rakyat dari para pengusaha besar. Para petani/pekebun kecil
sulit untuk mengekspor produk mereka. Sebaliknya para pengusaha besar dengan
mudah mengekspor produk mereka (para pengusaha bisa menekan/melobi pemerintah)
sehingga rakyat justru bisa kekurangan makanan atau harus membayar tinggi sama
dengan harga Internasional. Ini sudah terbukti dengan melonjaknya harga minyak
kelapa hingga 2 kali lipat lebih dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan akibat
kenaikan harga Internasional. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa.
4.
Lakukan efisiensi di
bidang pertanian. Perlu dikaji apakah pertanian kita efisien atau tidak. Jika
pestisida kimia mahal dan berbahaya bagi kesehatan, pertimbangkan predator
alami seperti burung hantu untuk memakan tikus, dsb. Begitu pula jika pupuk
kimia mahal dan berbahaya, coba pupuk organik seperti pupuk hijau/kompos.
Semakin murah biaya pestisida dan pupuk, para petani akan semakin terbantu
karena ongkos tani semakin rendah.
5.
Data produk-produk yang masih kita impor. Kemudian
teliti produk mana yang bisa dikembangkan di dalam negeri sehingga kita tidak
tergantung dengan impor sekaligus membuka lapangan kerja. Sebagai contoh jika
mobil bisa kita produksi sendiri, maka itu akan sangat menghemat devisa dan
membuka lapangan kerja. Ada 1 juta mobil dan 6,2 juta sepeda motor terjual di
Indonesia dengan nilai lebih dari Rp 200 trilyun/tahun. Jika pemerintah
menyisihkan 1% saja dari APBN yang Rp 1.000 trilyun/tahun untuk
membuat/mendukung BUMN yang menciptakan kendaraan nasional, maka akan terbuka
lapangan kerja dan penghematan devisa milyaran dollar setiap tahunnya.
6.
Stop eksploitasi atau pengurasan kekayaan alam oleh
perusahaan asing. Kelola sendiri. Banyak kekayaan alam kita yang dikelola oleh
asing dengan alasan kita tidak mampu dan sedang transfer teknologi.
Kenyataannya dari tahun 1900 hingga saat ini ketika minyak hampir habis kita
masih ”transfer teknologi”.
Sumber: